Walaupun Terkendala Permendagri, Bupati Bintan Tetap Akan Bantu Asrama Mahasiswa

Read 322 times !

Infomenit.com, Bintan. Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat diwawancarai, kamis (4/10)  mengatakan bahwa bantuan belanja sewa asrama/ pemondokan mahasiswa diluar daerah Kabupaten Bintan menjadi masalah dikarenakan keterbatasan kewenangan yang dimiliki Pemkab Bintan. Namun bagaimanapun demi mendorong kualitas pendidikan yang tinggi dan menjadikan mahasiswa dan mahasiswi Bintan lebih unggul, dirinya sudah menginstruksikan agar OPD Kabupaten Bintan terkait harus mampu membuat program inovasi agar masalah bantuan sewa asrama mahasiswa bisa terselesaikan.

“Kita sudah sering mendapatkan keluhan masyarakat, namun sangat kita pahami karena aturan-aturan yang menghalangi Pemda Kab Bintan dengan keterbatasan kewenangan. Beberapa kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi Kepri, sementara masyarakat tidak memahami aturan itu,” ucapnya.

“Namun, kita tidak menutup mata, daripada menunggu pemerintah provinsi, saya sudah instruksikan agar sebaiknya OPD Kabupaten Bintan mampu mensiasati dan membuat program inovasi, baik itu untuk bantuan anak SMA, Mahasiswa Kabupaten Bintan, maupun bantuan lainnya yang tidak bisa tertampung di APBD karena mereka masyarakat kita, ini kita lakukan agar kualitas pendidikan anak-anak di Kabupaten Bintan tinggi dan unggul untuk bersaing dalam era global seperti ini,” Sambungnya.

Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Bintan Moch Setioso menegaskan, persoalan asrama ada pada payung hukum atau aturan resmi yang mengatur kewenangan pembayaran. Dasar aturan resminya tidak memberikan kewenangan Pemda di kabupaten yang bertanggungjawab.

Aturan itu tertuang dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Aturan yang mengatur tentang dana bansos dan hibah tersebut membuat Pemda harus mencari solusi lain.

“Kita sudah konsultasi dengan BPK dan Inspektorat bahwa dana hibah sewa asrama atau pemodokan mahasiswa di luar daerah, Pemda Kabupaten Bintan rupanya tidak memiliki kewenangan terhadap hal itu. Kewenangannya hal itu ada di Pemrov Kepri,” kata Setioso.

“Bupati juga sudah memerintahkan kami berkoordinasi dengan kalangan legislatif di DPRD Bintan terkait masalah ini, Intinya bagaimana pembayaran sewa tetap dilakukan oleh Pemkab Bintan namun tidak menyalahi aturan,” tutupnya. (LS)

Read 322 times !

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *